Bondowoso, Memox.co.id – Niat baik belum tentu ber-output sama. Buktinya, ketika pemerintah berupaya memperkecil kebocoran anggaran, dengan merubah sistem dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), anggaran Pemkab Bondowoso hingga menjelang lebaran belum bisa digunakan.
Akibatnya, sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengeluhkannya. Karena untuk kegiatan operasional saja, anggaran tidak bisa digunakan. Agar tidak stagnan, harus mencari utangan.
Namun ketika mau dikonfirmasi, salah satu Kepala OPD tidak bersedia namanya di publis. Hanya membenarkan, kalau OPD yang dipimpinnya kesulitan anggaran, untuk biaya operasionalnya.
- Baca juga: Broker dan Oknum Kades Diduga Bermain P3TGAI
“Sebetulnya SIPD baik untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun SDM kita di Pemkab Bondowoso juga harus di upgrade. Sehingga bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan baik,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Bupati LSM LIRA, Ahroji menyarankan, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menjalankan SIPD persiapannya harus dimatangkan terlebih dahulu.
“Jangan hanya yang dipersiapkan hanya di Pusat saja, di daerah juga harus difikirkan. Uji coba, evaluasi, baru kalau sudah ready dijalankan. Jangan langsung digonta-ganti seenaknya,” kata Roji, sapaannya.
Buktinya, kata Roji, anggaran Pemkab Bondowoso tidak bisa dijalankan gara-gara SIPD tersebut. Pembangunan tidak lancar, ADD juga macet, bahkan untuk operasional OPD, juga hutang sana hutang sini.
“Jangan salahkan, kalau masyarakat pemerintahan SABAR tidak sukses menjalankan pemerintahan. Dan Kepala OPD dinilai tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan birokrasinya,” tandasnya. (sam/mzm)
