MEMOX.CO.ID – Puluhan halte atau fasilitas yang digunakan oleh angkutan umum untuk berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang di Kabupaten Malang banyak tidak berfungsi. Hal ini lantaran banyak penumpang lebih memilih berhenti on the spot alias berhenti di tempat yang diinginkan menjadi penyebab mangkraknya halte.
Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Deny Ferdiansyah belum lama ini menjelaskan bahwa, dari jumlah halte saat ini sebanyak 42 titik, hanya dua halte yang berfungsi.
“Yakni halte di Kantor Pos Kepanjen dan di Singosari yang masih aktif digunakan sampai saat ini,” katanya.
“Hal ini bukan karena haltenya yang bermasalah, melainkan penumpang lebih memilih berhenti on the spot,” lanjutnya belum lama ini.
Kendati dengan demikian, dirinya tidak bisa berbuat banyak. Sehingga sejumlah halte di Kabupaten Malang tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Halte yang mangkrak tersebut, sebagian justru digunakan sebagai tempat mangkal penjual kaki lima (PKL).
Dari pantauan di Kota Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang misalnya, dari kurang lebih 13 halte yang telah berdiri dengan kondisi yang masih kokoh, itu digunakan untuk mangkal oleh para ojek online (Ojol). Itu berada di selatannya RSUD Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen.
Selain di sana, di utara Pasar Kepanjen, saat sore hingga malam hari, halte ini digunakan PKL untuk berjualan. Tentu mereka yang berjualan di lokasi itu tidak satu atau dua hari saja, melainkan mereka telah lama menempati lokasi tesebut. Bahkan lapak penjualan ini pun nyaris menutupi keberadaan halte.
Hal ini pun dibenarkan oleh Deny, jikalau halte yang mangkrak itu sebagian besar digunakan untuk PKL. Pihak Dishub sebenarnya sudah memberikan teguran. Namun dikatakan Deny, Dishub tidak bisa berbuat banyak. Sebab yang berkewenangan melakukan penertiban adalah Satpol PP.
Selain itu, sepinya pengguna halte karena terminal di Kabupaten Malang masuk dalam tipe C, yaitu hanya melayani angkutan pedesaan atau angkutan dalam kota, juga menjadi penyebab mangkrak nya halte.
“Sedangkan kita ketahui angkutan desa sekarang ini hidup segan mati tak mau,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, Deny menyampaikan belum ada rencana untuk melakukan penambahan halte. Kemudian rehabilitasi halte juga belum direncanakan karena keterbatasan anggaran.
“Akhir-akhir ini anggara kami terbatas, saat ini kita fokus dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) parkir. Jadi selama halte itu layak nggak ada potensi ambruk ya belum ada rehab,” pungkasnya. (nif)
