Hukum  

Pemkab Malang Siapkan 9,6 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Bantur

Pemkab Malang Siapkan 9,6 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Bantur
Proses peninjauan Sekolah Rakyat yang berada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. (foto:nif)

MEMOX.CO.ID – Selain di Desa Jeru Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Bupati Malang, M Sanusi, juga menyiapkan tanah seluas sekitar 9,6 hektar di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Tanah itu untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kabupaten Malang.

Kamis (17/4/2025) kemarin, Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang mendampingi Direktur Jenderal Prasarana Strategis (Dirjen PS) Kementerian PU RI Maulidya Indah Junica, untuk meninjau perencanaan pembangunan SR yang akan dibangun di Desa Srigonco

Sekolah rakyat sendiri merupakan program kerja yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tujuan adanya sekolah rakyat ini menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin,” kata Bupati Malang.

Lahan yang berada di dekat Jembatan Pelangi tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan luas sekitar 9,6 hektare. Saat ini, di sekitar lokasi juga sedang dilaksanakan pembangunan jalan nasional. Secara umum, lahan tersebut sekarang disewa oleh pihak lain dan masih dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Maulidya Indah Junica di Malang, mengatakan bahwa dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Malang.

“Pak Bupati juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean ya hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti,” kata Dirjen PS KemenPU.

Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat. Pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat juga harus memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah di lahan tersebut.

“Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya,” katanya.

Jika sesuai time line yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026.

“Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada, kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting,” pungkasnya. (nif/syn)