MEMOX.CO.ID – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bupati Sampang H.Slamet Junaedi berkat komitmen tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Penghargaan diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan disaksikan oleh Menteri PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Penyerahan penghargaan sebagai tanda apresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara gratis terhadap masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sampang.
Bupati mengaku sangat berterima kasih terhadap pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan khusus untuk pelayanan kesehatan melalui program UHC. Penghargaan itu, wujud dukungan dan kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah Sampang dengan pencapaian UHC.
“Alhamdulillah, kami dari Pemerintah Daerah Sampang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai bukti berkontribusi dengan baik pada bidang pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu,” ujarnya.
Menurut Bupati, capaian ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi agar Kabupaten Sampang bisa terus menorehkan prestasinya. Pihaknya menjelaskan bahwa program UHC merupakan cakupan kepesertaan program JKN untuk memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
Capaian yang tinggi ini merupakan wujud nyata komitmen dari jajaran Pemkab Sampang untuk hadir memberikan proteksi kesehatan bagi para penduduknya. Salah satu poin yang membuat Kabupaten Sampang masuk dalam kategori penerima UHC Award karena kerja sama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan Jamkesda dalam program JKN.
“Ini tak akan terwujud tanpa kebersamaan berbagai pihak, berkat upaya bersama BPJS, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan pihak terkait lainnya” ungkapnya.
