Pernyataan Sikap Pegawai RSUD Kena PHK
Probolinggo, Memo X – Panitia khusus (Pansus) DPRD kota Probolinggo mengundang 60 pegawai RSUD dr. Mohammad Soleh yang ter-PHK, namun yang hadir hanya 12 orang. Mereka dicerca berbagai pertanyaan, seputar dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) rekrutmen pegawai di lingkungan RSUD Mohammad Soleh, Kamis (24/03/22).
Dari 12 orang yang hadir dalam undangan tersebut, secara tegas tidak merasa menandatangani surat adanya dugaan pungli yang dilayangkan ke presiden Jokowi, mereka mengaku hanya menandatangani selembar kertas absen bukan surat pernyataan terkait adanya pungli.
Tak hanya itu, 12 orang tersebut mengaku sudah dipanggil oleh pihak kejaksaan negeri kota Probolinggo untuk dimintai keterangan adanya dugaan pungli. “Jawaban mereka sama, mereka tidak pernah menandatangani surat apapun kecuali lembaran absensi,” ujar Ketua Pansus, Syaifuddin.
Lebih jauh, Syaifuddin menjelaskan, sidang hari ini mengundang 60 orang karena sebelumnya undangan 30 orang tidak ada satupun yang hadir, makanya hari ini mengundang 60 orang. Apalagi 12 orang yang hadir, lantas mereka kita mintai keterangan terkait dugaan pungli RSUD dr. Mohammad Saleh.
“12 orang tadinya sudah memberikan keterangan secara tegas, mereka tidak pernah menandatangani surat apapun apalagi surat pernyataan dugaan pungli yang di layangkan ke jokowi, bahkan mereka mengaku mengetahui surat itu dari media sosial,”tandasnya.
Sesuai rangkaian sidang pansus kemarin, pihaknya sudah mengundang RSUD, Aliansi LSM, serta pegawai yang ter-PHK dikarenakan dibatasi waktu, dan sudah cukup mengumpulkan keterangan. “Insyaallah hari senin kita berangkat ke Jakarta selama 3 hari karena kita sudah membuat janji dengan Kementerian Dalam Negeri membahas tentang masalah ini,”ucap Syaifuddin.
Kendati demikian, Syaifudsin berharap, hasil yang terbaik nanti sepulang dari sana termasuk kelanjutan nasib pegawai yang ter-PHK. “Intinya kita berharap hasil yang terbaik pungkasnya.(sony/man).
