Pamekasan, Memox.co.id – Program Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Pamekasan tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp75 milar sudah dilauching oleh Bupati Pamekasan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (26/12/22).
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail menekankan agar total 100 persen masyarakat Pamekasan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Ia minta untuk model kamar, bagaimana ketika kamar sudah penuh. Ia mempertanyakan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini harus segera dirumuskan standar operasinal pelayananya (SOP).
“Kami mendukung pelayanan ini karena ini memang kebutuhan riil, salah satu layanan dasar masyarakat adalah layanan kesehatan. Jadi, tinggal bagaimana pelayanan harus diubah, mindsetnya harus diubah. Kalau selama ini ada kesan dari masyarakat, mereka yang punya BPJS gratis sepertinya pelayanannya tidak maksimal. Ini kita tekankan dari anggaran Rp75 miliar ini harus betul betul bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ismail melanjutkan, kalau total Rp75 miliar ini khusus untuk kesehatan saja tidak termasuk yang lainya yakni hanya fokus pada kesehatan. Menurut Ismail, ketika masyarakat datang untuk berobat atau kecelakaan, jangan dahulukan administrasi.
“Layani dulu, maksimalkan masyarakat baru setelah itu administrasi, jangan dibalik, administrasi dulu sementara masyarakat dibiarkan. Karena keluhannya masyarakat seperti itu,” imbuhnya.
Ketua IKA IAIN Madura itu berharap, dengan adanya UHC, pelayanan didahulukan, tidak membedakan antara mandiri dan gratis karena gratis. Sementara pelayanan tersebut cukup menunjukan KTP dan sudah bisa berobat dimana saja.
“Sebenarnya masyarakat bukan gratis tapi dibayar oleh pemerintah. Pelayanan ini cukup menunjukkan KTP saja, dan sudah bisa berobat dimana saja karena koneksinya sudah nasional. Ini otomastis seluruh masyarakat Pamekasan yang ber-KTP itu sudah. Pokoknya yang terafiliasi kelayanan kesehatan semuanya gratis,” pungkasnya. (udi/ono)
