Beranda TRIBRATA 57 Warga Terjaring Operasi Yustisi, Langsung Sidang di Tempat

57 Warga Terjaring Operasi Yustisi, Langsung Sidang di Tempat

26
0
Kapolres bersama Dandim.
PIMPIN: Kapolres Malang AKBP Hendri dan Dandim 0818 Letkol Inf Yusuf turun langsung dalam kegiatan Operasi Yustisi.

Malang, Memox.co.id – Personel gabungan dari unsur Polres Malang, Kodim 0818, Kejaksaan dan PN Kepanjen menggelar operasi yustisi di wilayah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang, Selasa (15/09/2020).

Hadir dalam giat ini, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar SIK MH, Dandim 0818 Letkol Inf Yusuf Dody Sandra, SIP MI Pol, KPN Kepanjen Roynald Salnofri SH MH, Panitera Kejaksaan Negeri Anjar Budi SH, Kasat Reskrim AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo serta Kasat Sabhara AKP Koesmindar.

Pada pukul 20.00 Wib, dilaksanakan Apel Kesiapan Giat Operasi Yustisi dipimpin Letkol Yusuf Dody Sandra dan AKBP Hendri Umar. Dalam rangka persiapan melaksanakan penindakan dalam masa adaptasi kehidupan baru, antisipasi/pencegahan penyebaran virus Covid-19 kepada masyarakat yang tidak memakai masker.

“Pelaksanaan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Virus Covid 19 di Wilayah Kab. Malang. Berdasarkan implemensi Inpres No 6 Tahun 2020, Perda Gubernur Jatim No 2 Tahun 2020 dan Perbup Malang No 20 Tahun 2020,” terang Kapolres.

Di Kecamatan Singosari kegiatan penindakan digelar dengan rute Pos Lantas 903 Karanglo – Warkop Pesen Kopi – Kholil_Thoretto – Warkop Sam Ndut Banjararum – Warung Angkringan – Ayam Nelongso – Pos Lantas 903 Karanglo.

Sedangkan di Kecamatan Lawang petugas mengambil rute mulai dari Pos Lantas Karanglo – Angkringan Jl. Sumber Waras – Pasar Lawang – Pos Lantas 903 Karanglo.

Terhadap pelanggar Trantibum protokol kesehatan di masa Pandemi Covid 19, langsung digelar sidang di tempat. Dengan keputusan sidang masih dalam bentuk teguran lisan, bila selanjutnya kedapatan melakukan pelanggaran lagi akan diberikan sangsi berupa denda.

“Terdapat 57 orang yang melanggar Protokol Kesehatan. Jenis pelanggaran yakni Pasal 20 Perda No 2 Tahun 2020. Sebagian juga tidak membawa identitas diri,” jelasnya. (fik)