10 Bupati dan 27 Kadis di Jatim Diperiksa

78
0

Surabaya, Memox.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 37 pejabat di Jatim. Yakni, 10 bupati dan 27 kepala dinas. Sesuai agenda pemeriksaan itu dilakukan di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur.

“Itu ada kriteria yang tidak bisa kita sampaikan,” kata Kasatgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (8/7/2019).

Nexio mengakui 10 bupati yang diperiksa ini karena keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki KPK. “Tapi ini kan keterbatasan kami juga selaku jumlah personel dan juga waktu pelaksanaan. Ada 10 bupati kurang lebih. Itu tadi ada beberapa hal, yang jelas karena keterbatasan jumlah SDM kita juga,” imbuhnya.

Nexio juga menyebut kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk pencegahan korupsi. Selain itu, adanya laporan baru juga akan memperbarui laporan hasil kekayaan yang lama. “Dalam rangka kita penekanannya pencegahan sekaligus juga pengawasan internal. Sekaligus membuat perbaikan. Kita mendorong dalam pengawasan ada tranparansi kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan sesuai undangan nomor 28 tahun 1999, penyelenggara negara yang bebas korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah melalui siaran persnya pemeriksaan ini sifatnya reguler HKPN sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal. “Terdapat 37 penyelenggara negara yang diklarifikasi dan kegiatannya berlokasi di Kantor Gubernur Jatim yang akan berlangsung selama lima hari, 8 Juli hingga 12 Juli 2019,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

“Melalui pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” katanya.

Hal ini, lanjut dia, sesuai amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut dia, kegiatan pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para penyelenggara negara di Jatim berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek risiko jabatan. “KPK juga akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan beserta asal usul aset,” katanya.

Sementara itu, KPK juga terus berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN, bahkan sejak 2017 pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sistem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses melalui http://elhkpn.kpk.go.id.

Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para penyelenggara negara dengan cara mengakses laman yang sama dengan memilih menu e-announcement.

“Jadi, jika masyarakat memiliki informasi tentang kekayaan pejabat tertentu di daerah, hal tersebut dapat disampaikan ke KPK, baik melalui email ke elhkpn@kpk.go.id atau menghubungi call center KPK di 198,” tutur Febri. (sur/jun)

Jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 Pejabat:

Senin, 8 Juli 2019

  1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
  2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
  3. Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono
  4. Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi
  5. Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto
  6. Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik
  7. Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena

Selasa, 9 Juli 2019

  1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
  2. Bupati Blitar, Rijanto
  3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
  4. Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono
  5. Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono
  6. Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono
  7. Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono
  8. Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina
  9. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono

Rabu, 10 Juli 2019

  1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
  2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
  3. Bupati Jember, Faida
  4. Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
  5. Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah
  6. Sekda Kabupaten Jember, Mirfano
  7. Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria
  8. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono
  9. Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh

Kamis, 11 Juli 2019

  1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
  2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
  3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
  4. Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto
  5. Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto
  6. Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
  7. Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi
  8. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo
  9. Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman

Jumat, 12 Juli 2019

  1. Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
  2. Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko
  3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.
    (ist)